Puluhan aktivis dari PC (Pimpinan Cabang) Ansor Kabupaten Gresik menggelar demo di tiga tempat, yakni kantor Bupati Gresik, Dipendik (Dinas Pendidikan) dan Polres Gresik, Senin (14/08/17). Aksi itu digelar untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Full Day School (FDS).
Mereka menolak FDS lantaran kebijakan tersebut dinilai dapat menggerus sistem pendidikan berbasis pesantren yang menjadi ciri khas warga Nahdlatul Ulama (NU). “Sebagai banom NU, PC Ansor Gresik mendukung keputusan PBNU yang menolak perberlakuan program FDS dengan berbagai pertimbangan,” ujar Ketua PC Ansor Kabupaten Gresik, Agus Junaidi Hamzah, dalam orasinya di depan kantor Pemkab.
Ia menyatakan, ada beberapa pertimbangan sehingga Ansor Gresik menolak kebijakan 5 hari sekolah dengan sistem full day. Di antaranya, sistem tersebut akan membuat beban kerja guru bertambah, serta mengancam pendidikan keagamaan Islam, seperti Madrasah Diniyah.
“Setelah melalui kajian mendalam dan pemantauan intensif yang kami lakukan, fakta di lapangan menunjukan mayoritas sekolah di Kabupaten Gresik belum siap,” ungkapnya. Untuk itu, ia meminta Bupati dan Gubenur Jawa Timur menolak penerapan FDS.
Sementara saat demo di kantor Dispendik, massa ditemui Kepala Dispendik Mahin. Dalam pertemuan itu, Mahin berjanji tidak akan menerapkan FDS di jenjang SDN dan SMPN. "Kami tidak akan berlakukan FDS sebab fasilitas belum mendukung. Namun, untuk SMAN menjadi wewenang Provinsi Jawa Timur," kata Mahin.
Terkait dengan FDS yang masih menjadi polemik ditengah publik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, publik jangan menggunakan istilah FDS. Sebab, menurut dia, istilah tersebut sudah menjadi branding dari sekolah dengan sistem tertentu. Muhadjir mengatakan, sekolah lima hari yang digagas Kemendikbud berbeda dengan sekolah full day yang ada saat ini.
Muhadjir menegaskan, kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan tidak wajib. Sekolah yang belum siap untuk menjalankannya, tetap diperbolehkan menjalankan enam hari seperti biasanya. Muhadjir telah mengundang Disdik seluruh Indonesia untuk menjelaskan teknis implementasi sekolah lima hari itu.
Dia mengatakan kebijakan sekolah lima hari ini diambil dalam rangka memenuhi tugas guru. Di dalam Peraturan Pemerintah 19/2017 tentang Guru dinyatakan beban guru dalam sepekan adalah 40 jam. Sama dengan beban PNS pada umumnya yang mencapai 39,5 jam dalam sepekan. Selain itu, dalam ketentuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diatur bahwa jam kerja PNS Senin sampai Jumat.
Info: GRESIK, BANGSAONLINE.com dan JAWA POS